undang undang kependudukan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN. undang undang kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin. Undang-undang Kewarganegaraan. 01 Formulir Biodata Keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 3 . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Download 64d26-5358-19__uu__no_24_th_2013. Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Akhmad Sarbini 1, Aji Ratna Kusuma2, Achmad Djumlani3. UU tentang Administrasi Kependudukan dibuat demi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe Dokumen: Artikel Hukum: Judul: Penerapan Undang-undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Tanjungpinang: Tempat Terbit: Jakarta: Tahun Terbit: 2020-03. Sembunyikan. Pasal 91 ayat (3), dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 23 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2006 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 29. ABSTRAK: a. Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat. (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Halaman ini telah diakses 594129 kali. Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, paling sedikit memuat: a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN. 713, terdiri atas 76. id, terima kasih. Undang-undang tersebut menjelaskan, penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum dalam Nomor Induk Kependudukan. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang. Undang Undang Dasar 1945: Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Amandemennya - ilustrasi rapat paripurna DPR (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta -. 25. Produk hukum ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 10 Undang-Undang Dasar 1945 11 Undang-Undang No. semua singkata KTP sebagai a a Pelaksanaan yang berkaitan dengan dimaksud dalam Undang-Undang Adnrinistrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tentang Administrasi Kependudukan tidak bertentangan dan. Pemohon, E Ramos Petege,. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa: untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; 7. undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 2019 tentang. Sedangkan data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, (sumber BPS, Susenas 2011), setelah UU Nomor 23/2006 disahkan sebanyak 59%. Hukum Kependudukan tidak hanya dikenal di Indonesia akan tetapi juga di negara-negara lain. E. 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ( UU No. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di. Kementerian Dalam Negeri . Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan. “Tentu ini menjadi sarana untuk menyampaikan pada semua pihak, juga koordinasi sosialisasi, terutama tentang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. Pasal 1. Pasal 66 (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural; 8. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan. Kata kunci bagi mereka yang berstatus sebagai penduduk adalah bertempat tinggal di Indonesia meskipun dia bukan warga negara Indonesia. Perwakilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 5. LN No. . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102) PENJELASAN. bahwa dalam rangka mewujudkan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 4. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. Undang-Undang Nomor Tahun 004 Penduduk,tentang P e m e r i n t a h a n Daerah (Lembaran Negara Republik Pendaftaran Indonesia Tahun 004 Nomor 5, Tambahan. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (1990) landasan berpijak. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 4. Subjek. Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 6 Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan. dan Pasal 05 Undang-Un-dang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ten-tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Mengingat: 1. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Wewenang pokok Menteri dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional ; 2. TENTANG BLANGKO KARTU KELUARGA, REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Perubahan Undang-Undang No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 945; PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. huruf c, dan huruf d, perlu membentuk. bahwa kemudahan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang. 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 1910-296 jo. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Login. Subjek. Dasar Hukum. Download Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 melalui link di bawah ini: Terima kasih sudah berkunjung. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. . No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. perjanjian kerja sama antara. 23/2006 & UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia seharusnya segera dicabut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK6. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana. Visi dan Misi; Tugas Pokok & Fungsi. Pengertian Penduduk Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. bahwa dalam rangka mewujudkan. Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. 24/2013, terdapat 31 elemen jenis Data Pribadi (dalam diktum UU Adminduk pasal 58); mulai dari nomor KK, NIK, Nama, Alamat, dst. Bahasa Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. pdf. 2. menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 1. “Dalam administrasi kependudukan, penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang semuanya diatur oleh Undang-undang,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Unduh. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan: 1. 2. Secara substansial seperti yang dinarasikan Naskah Akademik RUU PDP, UU Adminduk tegas. UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengubah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 7 tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 lalu, maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga telah resmi berfungsi. F-1. 85 Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah : Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan. Undang-Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8. Kartu Tanda Penduduk (disingkat KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. 165 Tahun 1999. Mengingat : 1. Pemerintah Pusat . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KEPENDUDUKAN ORANG ASING. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan. Undang-undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. b. Didownload 21. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Untuk mendukung pendataan penduduk. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Jenis: Undang-Undang (UU) Nomor: 24: Tahun: 2013: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 24 Desember 2013: Nama Jabatan Penetapan: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: Nama Pejabat Penetapan: DR. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TLN No. Semoga informasi ini bermanfaat. Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sendiri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu susunan tertinggi harus berdasarkan Undng. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang. 4 Tahun 2017. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Unduh. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27; serta Undang-Undang No. Nomor. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Bedasarkan Undang-Undang No. KOMPILASI Undang-Undang Kependudukan UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Sebuah Buku Berisi KompilasiUndang-undang Kependudukan dalam satu naskah sehingga lebih mudah dipahami Andina Chrisnawati, SH KATA. Hukum Positif Indonesia-Salah satu kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berkewajiban dalam hal memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang terjadi atas penduduk Indonesia, karenanya pemerintah menjamin hal tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kependudukan; Mengingat : 1. Menilisik UU Adminduk No. 11 Tahun 2008. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK Secara Nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ini masih kurang di Kantor Disdukcapil Aceh Timur. Dasar hukum UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan. dan huruf d, perlu. TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN I. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dari segi disposisi sudah berjalan dengan baik. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Undang-Undang No. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan.